 |
| Ketika Ketidakadilan Menjadi Pemberontakan: Anatomi Perlawanan dalam Sejarah |
MUHAMADQLI.COM - Sejarah memperlihatkan sebuah paradoks. Ketidakadilan dapat berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun tanpa menghasilkan pemberontakan besar. Namun, pada suatu titik, kenaikan harga pangan, perubahan pajak, krisis politik, perang, atau tindakan represif dapat mengubah ketidakpuasan yang sebelumnya tersembunyi menjadi gelombang perlawanan.
Karena itu, pemberontakan tidak cukup dijelaskan dengan mengatakan bahwa masyarakat “sudah terlalu tertindas”. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana ketidakadilan diterjemahkan menjadi kesadaran bersama, organisasi, keberanian mengambil risiko, dan akhirnya tindakan kolektif.
Dalam ilmu sosial, pemberontakan dipahami sebagai proses multidimensional. Ted Robert Gurr melihat pentingnya relative deprivation atau kesenjangan antara kondisi yang dianggap layak diperoleh dengan kondisi yang secara aktual dapat dicapai.¹ Charles Tilly menggeser perhatian menuju kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan bertindak, dan tindakan kolektif.²
Sementara itu, Theda Skocpol menunjukkan bahwa revolusi sosial tidak dapat dipahami hanya dari kemarahan masyarakat; struktur negara, tekanan internasional, krisis pemerintahan, dan pemberontakan petani juga memainkan peranan menentukan.³ Jika perspektif tersebut dibaca bersama, pemberontakan terlihat bukan sebagai ledakan spontan, melainkan sebagai proses historis yang memiliki anatomi.
Ketidakadilan Belum Tentu Menghasilkan Pemberontakan
Ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, pajak berat, diskriminasi, atau ketidaksetaraan politik dapat menciptakan keluhan sosial. Tetapi keluhan tidak otomatis berubah menjadi pemberontakan. Masyarakat dapat merespons ketidakadilan dengan berbagai cara: beradaptasi, melakukan migrasi, menyampaikan petisi, membangun organisasi, mengikuti proses politik, melakukan demonstrasi, atau bahkan memilih diam karena biaya perlawanan dianggap terlalu besar. Fakta bahwa banyak masyarakat yang mengalami ketidakadilan tetap relatif stabil menunjukkan bahwa penderitaan bukan variabel tunggal yang dapat menjelaskan tindakan kolektif.
Masalah tersebut menjadi salah satu titik penting dalam kajian konflik politik. Gurr berusaha menjelaskannya melalui konsep deprivasi relatif. Menurut pendekatan ini, potensi ketidakpuasan tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi objektif seperti jumlah pendapatan atau kepemilikan harta. Yang penting adalah bagaimana masyarakat membandingkan kondisi aktual dengan apa yang dianggap seharusnya mereka dapatkan.¹
Dengan demikian, masyarakat yang secara ekonomi mengalami kemajuan sekalipun dapat menghadapi ketegangan apabila ekspektasi meningkat lebih cepat daripada kemampuan sistem memenuhi harapan tersebut. Penelitian Gurr mengenai konflik sipil juga menempatkan ketidakpuasan, pembenaran kultural terhadap konflik, serta distribusi dukungan antara rezim dan kelompok penentang sebagai faktor yang perlu dianalisis bersama.
Dari Ketidakadilan Menuju Kesadaran bahwa Keadaan Bisa Diubah
Ketidakadilan memperoleh kekuatan politik ketika masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai keadaan alamiah. Seorang petani dapat menerima kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen selama hubungan tersebut dipandang memiliki legitimasi. Seorang pekerja dapat menerima perbedaan pendapatan ketika mekanisme pembagian dianggap masuk akal. Persoalan berubah ketika aturan tersebut mulai dipahami sebagai sesuatu yang tidak adil, tidak sah, atau bertentangan dengan harapan masyarakat mengenai bagaimana kehidupan seharusnya berlangsung.
Karena itu, perubahan kesadaran menjadi bagian penting dari anatomi perlawanan. Pendidikan, urbanisasi, media, ideologi, pengalaman kelompok lain, serta perubahan generasi dapat memperluas standar perbandingan masyarakat. Gurr memasukkan meningkatnya ekspektasi sebagai bagian penting dalam pembentukan deprivasi relatif.¹
Dalam perspektif tersebut, ketidakpuasan dapat membesar bukan karena kehidupan seseorang selalu memburuk, tetapi karena konsepsi mengenai kehidupan yang dianggap layak mengalami perubahan. Kesenjangan antara harapan dan kemampuan memperoleh kondisi tersebut kemudian menyediakan bahan psikologis bagi ketidakpuasan politik.
Kemarahan Harus Berubah Menjadi Organisasi
Di sinilah teori yang hanya menekankan frustrasi menghadapi keterbatasannya. Bayangkan terdapat satu juta orang yang sama-sama merasa dirugikan. Mereka belum tentu membentuk gerakan karena masing-masing mungkin tidak mengetahui bahwa orang lain mempunyai keluhan serupa.
Bahkan jika mereka mengetahuinya, masih muncul persoalan mengenai siapa yang memimpin, bagaimana komunikasi dilakukan, siapa yang menyediakan sumber daya, bagaimana tuntutan dirumuskan, dan siapa yang bersedia menanggung risiko ketika negara melakukan penindakan.
Charles Tilly memberikan perangkat analitis penting untuk memahami persoalan tersebut. Dalam From Mobilization to Revolution, pembahasannya bergerak melalui kepentingan, organisasi dan mobilisasi, kesempatan untuk bertindak bersama, perubahan bentuk tindakan kolektif, kekerasan kolektif, hingga revolusi dan pemberontakan.²
Perspektif ini menggeser pertanyaan dari sekadar “mengapa masyarakat marah?” menuju “bagaimana masyarakat yang marah memperoleh kapasitas untuk bertindak bersama?” Organisasi buruh, jaringan petani, kelompok mahasiswa, komunitas lokal, organisasi politik, dan berbagai bentuk asosiasi dapat menyediakan infrastruktur sosial yang mengubah pengalaman individual menjadi kepentingan kolektif.
Kesempatan Politik Menentukan Kapan Perlawanan Membesar
Gerakan juga tidak beroperasi dalam ruang kosong. Kekuatan negara, hubungan antarelite, legitimasi pemerintahan, perang, krisis fiskal, dan perubahan institusi dapat menentukan apakah mobilisasi berkembang atau justru melemah.
Sebuah kelompok mungkin telah mengalami ketidakadilan selama bertahun-tahun tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan mobilisasi secara luas. Ketika struktur kekuasaan berubah, misalnya elite terpecah atau kemampuan negara menegakkan kontrol menurun ruang tindakan dapat terbuka.
Kerangka Tilly secara eksplisit memasukkan “kesempatan untuk bertindak bersama” sebagai bagian dari analisis mobilisasi.² Perspektif tersebut membantu menerangkan mengapa waktu terjadinya pemberontakan sering sulit dijelaskan hanya melalui indikator kemiskinan. Kondisi ekonomi dapat relatif sama antara dua periode, tetapi konfigurasi politiknya berbeda.
Pada periode pertama, negara mungkin mempunyai legitimasi tinggi dan elite bersatu. Beberapa tahun kemudian, krisis pemerintahan dapat memecah elite dan mengurangi kapasitas pengawasan. Keluhan yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan gerakan kemudian menemukan kesempatan politik untuk berkembang.
Skocpol: Revolusi Tidak Bisa Dijelaskan Hanya dari Kehendak Kaum Pemberontak
Theda Skocpol membawa analisis revolusi menuju perspektif struktural melalui States and Social Revolutions. Dalam kajian komparatif mengenai Prancis, Rusia, dan China, ia menempatkan negara sebagai organisasi administratif dan koersif yang memiliki dinamika tersendiri, sehingga revolusi tidak dapat direduksi menjadi konflik kelas atau kehendak kelompok revolusioner.³ Krisis negara, tekanan geopolitik, struktur agraria, dan tindakan petani bertemu dalam proses yang memungkinkan transformasi revolusioner.
Kajian Skocpol mengenai pemberontakan petani menunjukkan bahwa krisis politik saja tidak cukup menghasilkan revolusi sosial. Dalam kasus-kasus yang dianalisisnya, keruntuhan administratif dan militer negara lama beriringan dengan pemberontakan petani yang memanfaatkan melemahnya pengawasan dan sanksi pemerintah.³
Perspektif ini penting karena menunjukkan perbedaan antara ketidakpuasan, pemberontakan, dan revolusi. Sebuah pemberontakan dapat mengguncang pemerintahan tanpa mengubah struktur sosial secara mendasar. Revolusi sosial menuntut transformasi yang jauh lebih luas terhadap struktur negara dan hubungan kelas.
Mengapa Petani Berulang Kali Muncul dalam Sejarah Pemberontakan?
Dalam masyarakat agraris, persoalan tanah bukan sekadar persoalan ekonomi. Tanah merupakan sumber produksi, keamanan pangan, status sosial, warisan keluarga, sekaligus basis kekuasaan politik. Ketika struktur kepemilikan tanah sangat timpang atau petani kehilangan kontrol atas hasil produksinya, konflik ekonomi dapat berkembang menjadi konflik sosial. Namun, sekali lagi, ketimpangan agraria tidak otomatis menghasilkan pemberontakan. Kemampuan masyarakat desa membangun solidaritas dan bertindak bersama menjadi faktor penting.
Skocpol menunjukkan bahwa pemberontakan petani merupakan unsur insurjensi yang sangat penting dalam revolusi sosial yang berhasil pada masyarakat agraris yang dikajinya.³ Dalam konteks Prancis, Rusia, dan China, mobilisasi petani berkontribusi pada penghancuran hubungan agraria lama dan melemahkan basis sosial-politik rezim sebelumnya.
Akan tetapi, signifikansi petani tidak boleh diubah menjadi rumus universal. Konfigurasi kepemilikan tanah, hubungan antara elite lokal dan negara, tingkat otonomi komunitas desa, serta kemampuan negara melakukan kontrol berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.
Represi Bisa Membungkam, tetapi Juga Bisa Mengubah Makna Perlawanan
Represi merupakan salah satu variabel paling rumit dalam sejarah perlawanan. Secara intuitif, semakin besar risiko ditangkap atau mengalami kekerasan, semakin mahal biaya untuk ikut dalam gerakan. Karena itu, represi dapat melemahkan mobilisasi. Tilly memasukkan hubungan antara represi dan fasilitasi ke dalam pembahasannya mengenai kesempatan bertindak kolektif.² Dengan meningkatkan biaya tindakan, negara dapat mengurangi jumlah orang yang bersedia berpartisipasi.
Namun, akibat represi tidak selalu linear. Dalam konteks tertentu, tindakan koersif dapat memperkuat solidaritas, menghasilkan simbol ketidakadilan, atau mengubah kelompok yang sebelumnya netral menjadi simpatik terhadap gerakan. Karena itu, mengatakan bahwa represi pasti menghasilkan revolusi sama tidak tepatnya dengan mengatakan bahwa represi pasti menghentikannya.
Dampaknya bergantung pada skala kekerasan, legitimasi pemerintah, kapasitas organisasi gerakan, ketersediaan informasi, dukungan masyarakat, dan apakah terdapat saluran alternatif untuk menyelesaikan konflik. Analisis sejarah harus memeriksa hubungan tersebut secara empiris, bukan mengasumsikan hasilnya sejak awal.
Pemicu Bukanlah Penyebab Tunggal Pemberontakan
Sejarah sering mengingat pemberontakan melalui satu peristiwa dramatis: kenaikan harga, pembunuhan, penangkapan, keputusan pemerintah, kekalahan perang, atau bentrokan antara masyarakat dan aparat. Peristiwa semacam itu penting, tetapi secara analitis harus dibedakan antara pemicu dan penyebab struktural. Sebatang korek dapat menyalakan api, tetapi tidak menjelaskan mengapa terdapat bahan mudah terbakar yang telah menumpuk sebelumnya.
Dengan cara yang sama, satu insiden dapat mempercepat mobilisasi ketika sebelumnya sudah terdapat keluhan, organisasi, identitas kolektif, krisis legitimasi, dan kesempatan politik. Tanpa kondisi tersebut, peristiwa yang sama mungkin hanya menghasilkan protes terbatas. Kerangka Gurr membantu membaca lapisan ketidakpuasan, sementara Tilly menjelaskan kapasitas mobilisasi dan kesempatan tindakan.¹²
Skocpol kemudian mengingatkan bahwa krisis negara dan struktur sosial yang lebih luas juga dapat menentukan apakah pergolakan berkembang menjadi transformasi revolusioner.³ Dengan menggabungkan ketiganya, sejarah pemberontakan dapat dibaca sebagai rangkaian proses, bukan satu ledakan emosional.
Dari Keluhan, Mobilisasi, hingga Krisis Kekuasaan
Anatomi perlawanan dapat dipahami melalui beberapa lapisan yang saling berhubungan. Lapisan pertama adalah kondisi struktural seperti ketimpangan, eksploitasi, konflik agraria, atau eksklusi politik. Lapisan kedua adalah interpretasi sosial: masyarakat mulai memahami pengalaman tersebut sebagai ketidakadilan.
Lapisan ketiga adalah terbentuknya identitas dan jaringan kolektif. Lapisan keempat adalah mobilisasi sumber daya serta organisasi. Lapisan kelima adalah perubahan kesempatan politik, termasuk melemahnya kapasitas negara atau fragmentasi elite. Setelah itu, sebuah peristiwa pemicu dapat mempercepat eskalasi.
Urutan tersebut bukan formula yang selalu berlangsung secara identik. Sejarah tidak bekerja seperti mesin. Beberapa pemberontakan dapat muncul tanpa organisasi formal yang kuat, sementara gerakan lain dibangun selama puluhan tahun.
Ada gerakan yang berhasil memperoleh perubahan melalui negosiasi, ada yang mengalami represi, dan ada pula yang berkembang menjadi revolusi sosial. Justru karena variasi itulah analisis komparatif menjadi penting. Skocpol menggunakan perbandingan sejarah untuk menunjukkan bagaimana kombinasi struktur negara dan pemberontakan agraria menghasilkan hasil berbeda.³
Ketidakadilan Menjadi Berbahaya Ketika Dianggap Tidak Lagi Sah
Pelajaran terbesar dari kajian pemberontakan bukan bahwa ketidakadilan selalu berakhir dengan revolusi. Kesimpulan semacam itu justru bertentangan dengan banyak bukti sejarah. Yang lebih tepat adalah bahwa ketidakadilan menyediakan salah satu sumber keluhan, sedangkan perubahan politik terjadi ketika keluhan tersebut bertemu dengan persepsi ketidakabsahan, solidaritas kelompok, organisasi, sumber daya, kesempatan politik, dan kondisi struktural yang memungkinkan tindakan kolektif berkembang.
Karena itu, memahami pemberontakan memerlukan analisis yang bergerak dari individu menuju masyarakat dan dari masyarakat menuju negara. Gurr membantu menjelaskan bagaimana ketidakpuasan dapat terbentuk melalui deprivasi relatif.¹ Tilly memperlihatkan bagaimana kepentingan membutuhkan organisasi, mobilisasi, dan kesempatan untuk berubah menjadi tindakan kolektif.²
Skocpol menunjukkan bahwa revolusi sosial juga terkait dengan krisis negara, tekanan internasional, struktur kelas, dan pemberontakan agraria.³ Sejarah perlawanan, dengan demikian, bukan sekadar sejarah kemarahan. Ia adalah sejarah mengenai bagaimana ketidakadilan memperoleh makna politik dan bagaimana manusia membangun kemampuan untuk bertindak bersama.
Catatan Kaki
¹ Gurr mendefinisikan deprivasi relatif sebagai kesenjangan yang dipersepsikan antara value expectations dan value capabilities. Konsep ini menempatkan persepsi ketidakadilan dan ekspektasi sebagai bagian penting dalam analisis kekerasan politik. Gurr juga menekankan bahwa hubungan antara ketidakpuasan dan konflik dipengaruhi faktor lain, termasuk pembenaran terhadap konflik serta dukungan sosial bagi rezim maupun kelompok penentang.
² Tilly mengembangkan pendekatan tindakan kolektif dengan menempatkan kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan bertindak bersama, represi, serta perubahan bentuk tindakan kolektif sebagai komponen penting dalam menjelaskan mobilisasi politik.
³ Skocpol menggunakan analisis sejarah komparatif terhadap Prancis, Rusia, dan China dengan memberikan perhatian pada krisis negara, tekanan internasional, struktur agraria, dan pemberontakan petani. Dalam analisisnya, pemberontakan petani menjadi unsur penting dalam transformasi revolusioner di masyarakat agraris yang ditelitinya.
Daftar Pustaka
Gurr, T. R. (1970). Why men rebel. Princeton University Press.
Gurr, T. R. (1970). Sources of rebellion in Western societies: Some quantitative evidence. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 391(1), 128–144.
Skocpol, T. (1979). States and social revolutions: A comparative analysis of France, Russia and China. Cambridge University Press.
Tilly, C. (1978). From mobilization to revolution. Addison-Wesley.