Benarkah PPPK Boleh Punya Bisnis Sampingan? Ini Aturan Hukum dan Batasannya

Benarkah PPPK Boleh Punya Bisnis Sampingan? Ini Aturan Hukum dan Batasannya
Benarkah PPPK Boleh Punya Bisnis Sampingan? Ini Aturan Hukum dan Batasannya (Sumber: Pixabay)


MUHAMADQLI.COM - Memiliki usaha sendiri atau bisnis sampingan menjadi pilihan sebagian orang untuk menambah penghasilan. Tidak sedikit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga tertarik menjalankan usaha, mulai dari berjualan online, membuka toko, menjadi penulis lepas, hingga mengelola bisnis keluarga. 

Namun, muncul pertanyaan penting: apakah PPPK diperbolehkan memiliki pekerjaan atau bisnis di luar tugas kedinasan? Apakah ada aturan yang melarang PPPK menjadi pengusaha selama masih berstatus sebagai aparatur sipil negara?

Pertanyaan ini perlu dijawab dengan melihat ketentuan manajemen ASN dan disiplin PPPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PPPK merupakan bagian dari Pegawai ASN bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Artinya, PPPK tetap terikat kewajiban untuk menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta mengutamakan kepentingan negara. Meski demikian, tidak tepat jika langsung menyimpulkan bahwa seluruh bentuk usaha sampingan dilarang. Hal yang perlu diperhatikan adalah jenis kegiatan usaha, potensi konflik kepentingan, ketentuan instansi, dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas.

1. Apakah PPPK Boleh Memiliki Bisnis Sampingan?

Secara umum, memiliki bisnis atau usaha pribadi tidak otomatis dilarang hanya karena seseorang berstatus PPPK. Namun, kegiatan tersebut harus dijalankan dengan tetap mematuhi kewajiban dan larangan sebagai ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan. 

Karena itu, aktivitas pribadi tidak boleh mengganggu tanggung jawab pekerjaan maupun bertentangan dengan nilai dasar dan kode perilaku ASN. Memiliki toko daring, usaha makanan, bisnis keluarga, atau kegiatan produktif lainnya perlu dilihat berdasarkan cara pengelolaannya dan kemungkinan dampaknya terhadap pekerjaan kedinasan.

Dasar penting lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pasal 51 mengatur kewajiban PPPK untuk mematuhi disiplin, sedangkan Pasal 52 memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada setiap instansi untuk menetapkan ketentuan disiplin berdasarkan karakteristik instansi masing-masing. 

Dengan demikian, aturan mengenai aktivitas di luar pekerjaan pokok perlu diperiksa pada tingkat instansi, termasuk perjanjian kerja, kode etik, dan ketentuan internal. Jadi, jawabannya bukan sekadar boleh atau tidak boleh, melainkan apakah usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan pelanggaran disiplin.

2. Apa Dasar Hukum yang Mengatur PPPK Memiliki Usaha?

Salah satu aturan utama yang menjadi landasan adalah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang ini menempatkan PNS dan PPPK sebagai Pegawai ASN yang wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Walaupun undang-undang tersebut tidak secara khusus menyatakan bahwa setiap PPPK dilarang memiliki bisnis pribadi, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijaga, seperti integritas, akuntabilitas, netralitas, serta mengutamakan kepentingan publik. 

Artinya, kegiatan usaha tidak boleh menjadi alasan bagi PPPK untuk mengabaikan pekerjaan, menyalahgunakan kewenangan, atau memanfaatkan kedudukan sebagai aparatur pemerintah demi memperoleh keuntungan pribadi.

Selain itu, PP Nomor 49 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap instansi pemerintah memiliki kewenangan menetapkan disiplin PPPK berdasarkan karakteristik organisasinya. Hal ini berarti ketentuan yang berlaku bagi PPPK di satu instansi belum tentu identik dengan ketentuan di instansi lainnya. Perjanjian kerja juga perlu diperiksa karena memuat hak, kewajiban, masa hubungan kerja, target kinerja, larangan, dan konsekuensi pelanggaran.

Oleh sebab itu, sebelum memulai bisnis, PPPK sebaiknya membaca kembali perjanjian kerja dan aturan kepegawaian di instansinya. Jika terdapat ketentuan mengenai pekerjaan tambahan atau aktivitas komersial, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian utama.

3. Bisnis Sampingan Tidak Boleh Mengganggu Jam Kerja dan Tugas Kedinasan

Salah satu batasan paling penting adalah kewajiban menjalankan pekerjaan sesuai jam kerja yang berlaku. PPPK tidak boleh menggunakan waktu kedinasan untuk mengurus pesanan pelanggan, melakukan transaksi bisnis, mengelola toko, atau menjalankan aktivitas komersial yang membuat tugas utama terbengkalai. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 menetapkan ketentuan hari dan jam kerja instansi pemerintah serta Pegawai ASN, yaitu lima hari kerja dalam satu minggu dengan total 37 jam 30 menit, tidak termasuk waktu istirahat, dengan pengaturan tertentu sesuai ketentuan instansi. Karena itu, kegiatan usaha sebaiknya dikelola di luar jam kerja dan tidak mengganggu kehadiran maupun pencapaian target kinerja.

Pengelolaan bisnis juga tidak boleh menyebabkan PPPK terlambat masuk kerja, meninggalkan kantor tanpa izin, atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawabnya. Misalnya, seorang PPPK memiliki usaha makanan yang dikelola bersama keluarga. Kegiatan tersebut dapat dipisahkan dari pekerjaan kedinasan dengan menunjuk orang lain untuk menangani operasional selama jam kerja. Sebaliknya, jika pegawai lebih sering mengurus bisnis daripada melaksanakan tugas pemerintahan, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan disiplin. Prinsipnya sederhana: pekerjaan sebagai PPPK tetap menjadi tanggung jawab utama, sedangkan bisnis pribadi tidak boleh mengambil alih waktu dan kewajiban kedinasan.

4. Hindari Konflik Kepentingan dalam Menjalankan Bisnis

Konflik kepentingan menjadi salah satu risiko terbesar ketika ASN menjalankan usaha pribadi. PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan menjelaskan bahwa sumber konflik kepentingan dapat berasal dari kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga, afiliasi, hingga pekerjaan di luar pekerjaan pokok. Dengan demikian, bisnis sampingan perlu diperiksa apakah memiliki hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau keputusan yang dapat dipengaruhi oleh pegawai tersebut. Persoalan bukan semata-mata karena seseorang memiliki usaha, melainkan ketika kepentingan pribadi berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Sebagai contoh, PPPK yang bertugas menangani administrasi pengadaan atau pemeriksaan dokumen tidak seharusnya memanfaatkan posisinya untuk mengarahkan proyek kepada perusahaan milik sendiri atau keluarga. Begitu pula pegawai yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atau pelayanan perizinan tidak boleh menggunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Jika terdapat potensi konflik kepentingan, pegawai perlu menyampaikan kondisi tersebut kepada atasan sesuai mekanisme instansi. Pengelolaan konflik kepentingan dapat mencakup deklarasi kepentingan, pembatasan keterlibatan dalam keputusan tertentu, atau langkah lain yang ditetapkan instansi. Transparansi menjadi cara penting untuk menjaga kepercayaan publik.

5. Bisnis Apa yang Relatif Aman Dijalankan PPPK?

Jenis usaha yang relatif lebih mudah dipisahkan dari pekerjaan kedinasan adalah bisnis yang tidak berhubungan dengan kewenangan jabatan dan dapat dikelola secara mandiri di luar jam kerja. Contohnya adalah usaha makanan rumahan, toko daring, produk kerajinan, pakaian, jasa desain grafis, penulisan artikel, fotografi, atau penjualan produk digital. Kegiatan seperti investasi pribadi dan pengelolaan aset juga perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama jika berkaitan dengan informasi atau keputusan yang diperoleh melalui jabatan. Tidak ada jaminan bahwa suatu jenis bisnis otomatis aman hanya karena dilakukan secara daring atau dari rumah. Aspek yang menentukan tetap kepatuhan terhadap aturan dan tidak adanya konflik kepentingan.

PPPK juga dapat mempertimbangkan usaha yang operasionalnya dikelola oleh keluarga atau tenaga kerja lain sehingga tidak mengganggu pekerjaan utama. Misalnya, pegawai memiliki toko online, tetapi pengemasan barang dan pengiriman ditangani oleh anggota keluarga di luar jam kerja. Pegawai cukup melakukan pengawasan setelah menyelesaikan kewajiban kedinasan. Model pengelolaan seperti ini dapat membantu memisahkan tanggung jawab pekerjaan dan usaha. Namun, jika bisnis membutuhkan keterlibatan langsung setiap hari, menerima pelanggan pada jam kerja, atau berpotensi menggunakan fasilitas kantor, risikonya perlu dipertimbangkan lebih serius. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan bagian kepegawaian atau atasan.

6. Apakah PPPK Bisa Mendapatkan Sanksi karena Memiliki Bisnis?

PPPK tidak otomatis dikenai sanksi hanya karena mempunyai bisnis pribadi. Namun, apabila aktivitas usaha tersebut menyebabkan pelanggaran kewajiban atau larangan, pegawai dapat dikenai hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, bisnis yang dijalankan dengan menyalahgunakan kewenangan, menggunakan barang milik negara secara tidak sah, menghambat tugas kedinasan, atau menimbulkan konflik kepentingan dapat menjadi persoalan serius. Karena itu, perlu dibedakan antara kepemilikan usaha yang dikelola secara wajar dan tindakan yang melanggar kewajiban sebagai aparatur pemerintah.

Sebagai perkembangan regulasi, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dan Disiplin bagi PPPK di lingkungan BKN mengatur tingkatan hukuman disiplin berupa hukuman ringan, sedang, dan berat. Bentuknya antara lain teguran, pemotongan gaji, hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Namun, penting dicatat bahwa peraturan tersebut secara khusus mengatur PPPK di lingkungan BKN, sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai aturan teknis yang berlaku seragam bagi seluruh instansi pemerintah. Ketentuan disiplin PPPK pada instansi lain perlu dilihat berdasarkan peraturan dan keputusan PPK masing-masing.

7. Hal yang Perlu Dilakukan PPPK Sebelum Memulai Bisnis Sampingan

Sebelum menjalankan usaha, PPPK sebaiknya memeriksa perjanjian kerja, kode etik, aturan disiplin, serta kebijakan internal instansi. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah terdapat pembatasan khusus mengenai pekerjaan tambahan, kepemilikan usaha, atau aktivitas komersial. 

Jika belum jelas, tanyakan kepada bagian kepegawaian, atasan langsung, atau unit yang menangani kepatuhan dan pengelolaan konflik kepentingan. Jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau pengalaman pegawai di instansi lain karena ketentuan internal dapat berbeda. Memastikan aturan sejak awal jauh lebih baik daripada menghadapi persoalan setelah usaha berjalan.

Selanjutnya, pisahkan seluruh aktivitas bisnis dari pekerjaan kedinasan. Gunakan perangkat pribadi, rekening yang sesuai, dan waktu di luar jam kerja. Jangan menggunakan fasilitas kantor, data internal, informasi rahasia, jaringan kedinasan, atau hubungan jabatan untuk kepentingan komersial. 

Jika usaha memiliki hubungan dengan pihak yang sedang dilayani atau diawasi dalam pekerjaan, sampaikan potensi konflik kepentingan kepada atasan dan ikuti arahan yang diberikan. PPPK juga perlu tetap memenuhi target kinerja dan menjaga kualitas pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang transparan, usaha pribadi dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab tanpa mengorbankan integritas sebagai ASN.

Kesimpulan

PPPK pada prinsipnya tidak otomatis dilarang memiliki bisnis atau usaha sampingan. Namun, kegiatan tersebut harus tetap mengikuti ketentuan disiplin, perjanjian kerja, dan kebijakan instansi masing-masing. UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 49 Tahun 2018, serta PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2024 menjadi sejumlah landasan penting untuk memahami kewajiban ASN dan pengelolaan konflik kepentingan.

Hal yang paling penting adalah memastikan bisnis tidak mengganggu jam kerja, tidak menggunakan fasilitas atau kewenangan negara, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Jika terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian kerja atau aturan internal, PPPK wajib mematuhinya. Jadi, memiliki usaha sampingan bukan semata-mata persoalan boleh atau tidak boleh, melainkan bagaimana kegiatan tersebut dijalankan secara etis, transparan, dan tetap mengutamakan tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Muhamad Ali

Hello there! I'm Muhamad Ali, S.Tr.A.P., a passionate content creator, photographer, blogger, investor, trader and philanthropist based in Indonesia. Also known as Muhamadqli. Interested in my work? 🎨 Feel free to use my portfolio for editorial or commercial purposes. If you find it helpful, consider supporting through a donation 🤝. Every bit of support means a lot to me. Thank you! 🌟

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama