![]() |
| Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial: Mengapa Transisi Energi Indonesia Harus Berpihak pada Masyarakat? |
MUHAMADQLI.COM - Transisi energi bukan sekadar persoalan mengganti penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam dengan energi terbarukan. Lebih dari itu, perubahan sistem energi menyangkut masa depan ekonomi, keberlangsungan pekerjaan, perlindungan lingkungan, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketika Indonesia mulai mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan, muncul pertanyaan penting: apakah manfaat transisi energi benar-benar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Seminar Nasional The Habibie Center (THC) bertajuk “Kepemimpinan Nasional Transformatif untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi melalui Transisi Energi” yang diselenggarakan pada Rabu, 4 November 2026, di Le Meridien Jakarta. Forum yang menghadirkan pejabat pemerintah, akademisi, peneliti, praktisi, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) ini membahas pentingnya memastikan perubahan sektor energi berjalan seiring dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.
Seminar tersebut menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, serta sejumlah tokoh dari lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil. Pembahasan yang berkembang memperlihatkan bahwa masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh teknologi, investasi, dan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan negara melindungi masyarakat yang terdampak perubahan.
Transisi Energi Bukan Hanya Pergantian Sumber Energi
Selama ini, transisi energi sering dipahami sebagai perubahan dari energi berbasis fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Padahal, perubahan tersebut memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Ketika suatu wilayah yang selama ini bergantung pada industri batu bara mulai beralih menuju sistem energi baru, kehidupan pekerja, pelaku usaha lokal, keluarga, dan masyarakat sekitar juga akan mengalami perubahan.
Persoalannya bukan hanya bagaimana membangun pembangkit energi terbarukan atau mengembangkan teknologi baru, melainkan bagaimana memastikan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan akibat perubahan tersebut. Pekerja yang selama bertahun-tahun menggantungkan pendapatan pada industri energi fosil membutuhkan kepastian mengenai masa depan pekerjaan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan untuk beralih ke sektor ekonomi lainnya.
Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dalam pidato kuncinya menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia atau people-focused. Menurut perspektif tersebut, transisi energi harus menjawab pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mengendalikan proses perubahan, dan siapa yang harus menanggung biaya sosial maupun ekonominya.
Dengan demikian, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur melalui jumlah proyek energi terbarukan yang dibangun. Aspek pemerataan manfaat, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilannya.
Masyarakat Lokal Jangan Menjadi Korban Perubahan Ekonomi
Salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak yang diterima masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi. Aktivitas pertambangan dan industri energi dapat menghasilkan kegiatan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan konflik sosial apabila pengelolaannya tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, mengangkat persoalan tersebut dengan merujuk pada pengalamannya sebagai penjabat kepala daerah. Ia menyinggung eksploitasi energi fosil, termasuk batu bara di Kalimantan Timur, yang menurut paparannya dapat menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta persoalan mengenai distribusi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Persoalan ini memperlihatkan pentingnya demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian nasional tidak semestinya hanya berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan.
Prinsip tersebut perlu diterapkan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat lokal harus memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan mendapatkan manfaat yang layak dari kegiatan ekonomi di wilayahnya. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan berisiko menciptakan ketimpangan baru meskipun secara ekonomi terlihat menghasilkan pertumbuhan.
Perlindungan Lingkungan Justru Dapat Menciptakan Peluang Kerja
Pandangan bahwa perlindungan lingkungan bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu hal yang disoroti dalam seminar. Padahal, pengelolaan lingkungan yang lebih baik dapat membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri hijau, teknologi ramah lingkungan, dan ekonomi sirkular.
Menteri Lingkungan Hidup memperkenalkan gagasan ekonomi regeneratif dan konsep tobat ekologis sebagai pendekatan untuk mengubah hubungan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan. Kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang terdampak.
Konsep tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang mencakup aspek moral, pengelolaan perizinan, serta penegakan hukum terhadap kegiatan usaha dan pertambangan yang bermasalah. Pengawasan diperlukan agar keuntungan ekonomi tidak diperoleh dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
Di sisi lain, pengembangan ekonomi sirkular dapat mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi limbah, dan menciptakan kegiatan usaha baru. Perubahan tersebut berpotensi membuka kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang berbeda. Karena itu, peningkatan kapasitas pekerja menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengambil peluang dari berkembangnya sektor ekonomi hijau.
Kepemimpinan Transformatif Dibutuhkan untuk Mengawal Perubahan
Perubahan menuju ekonomi berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Pelaksana Habibie Democracy Forum The Habibie Center, Muhammad Hasan Ansori, menekankan bahwa transisi energi merupakan transformasi ekonomi, sosial, politik, dan demokrasi, bukan hanya perubahan teknologi.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan transformatif yang mampu menyelaraskan kebijakan, investasi, dan inovasi. Kepemimpinan tersebut juga perlu memastikan pekerja, koperasi, usaha kecil, dan masyarakat lokal tidak tersisih akibat perubahan struktur ekonomi.
Hal ini penting karena kebijakan transisi energi melibatkan banyak kepentingan. Pemerintah membutuhkan investasi dan inovasi, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, sementara pekerja dan masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap risiko perubahan. Tanpa koordinasi yang baik, masing-masing kepentingan dapat berjalan sendiri-sendiri dan menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Akmal Malik juga mengingatkan bahwa gagasan pembangunan berkelanjutan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia membagikan contoh praktik di lingkungan kerjanya, seperti pemanfaatan rooftop kantor untuk ketahanan pangan, budidaya perikanan silvofishery, penanaman tanaman pangan, hingga program satu siswa satu planter bag di sekolah-sekolah.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan transformatif dapat dimulai dari langkah sederhana yang melibatkan lingkungan kerja dan masyarakat. Perubahan tidak harus selalu menunggu proyek berskala besar, tetapi dapat dikembangkan melalui praktik yang konsisten dan memberikan manfaat langsung.
Peran Organisasi Masyarakat dalam Mendorong Keadilan Energi
Transisi energi yang berkeadilan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan pelaku industri. Organisasi masyarakat sipil dan ormas juga mempunyai peran dalam menyampaikan aspirasi, meningkatkan pemahaman publik, serta mengawal dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan pembangunan.
Dalam seminar tersebut, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyatakan kesiapan Ditjen Polpum untuk memperkuat kolaborasi dengan The Habibie Center, ormas, dan berbagai elemen non-pemerintah. Kemitraan tersebut diarahkan untuk mengawal kebijakan publik sekaligus mendorong pengembangan kegiatan ekonomi praktis di tengah masyarakat.
Peran ormas dapat diwujudkan melalui edukasi mengenai dampak sosial-ekologis, fasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah, serta penyampaian aspirasi kelompok yang terdampak. Organisasi yang memiliki jaringan di tingkat lokal juga dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin tidak sepenuhnya terlihat dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat.
Keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting ketika transisi energi menyentuh kehidupan petani kecil, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Mereka membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat memahami perubahan kebijakan serta menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya.
Keadilan Iklim Harus Memperhatikan Kelompok Rentan
Direktur Regional Ford Foundation Indonesia, Alexander Irwan, menegaskan komitmen Ford Foundation untuk terus mendukung The Habibie Center melalui program strategis Natural Resources and Climate Justice serta Just Energy Transition. Dukungan tersebut berfokus pada pendekatan keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan, petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat.
Perhatian terhadap kelompok rentan diperlukan karena dampak perubahan lingkungan dan kebijakan energi tidak selalu dirasakan secara merata. Masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya alam dapat menghadapi risiko terhadap mata pencaharian dan keberlanjutan kehidupan mereka.
Dalam seminar tersebut, pengawalan terhadap regulasi nasional seperti RUU Keadilan Iklim dan RUU Reforma Agraria turut disoroti sebagai bagian dari upaya memperhatikan hak masyarakat kecil dan kelestarian lingkungan. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa keadilan energi memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak masyarakat dan tata kelola sumber daya alam.
Kolaborasi Menjadi Kunci Masa Depan Energi Indonesia
Seminar nasional The Habibie Center juga menghadirkan Erina Mursanti selaku Deputy CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) dan M. Arief Virgy sebagai peneliti The Habibie Center dalam sesi think-tank insights. Diskusi panel melibatkan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., mantan Menteri ESDM periode 2014–2016 sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri Dr. Sudirman Said, Anita Ashvini Wahid, Ph.D. (Cand.) dari AICHR, serta Direktur Eksekutif IBEKA Sapto Nugroho.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa transisi energi membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah bertanggung jawab membangun kebijakan dan tata kelola, lembaga riset menyediakan kajian, dunia usaha mengembangkan inovasi dan investasi, sedangkan masyarakat sipil berperan mengawal kepentingan publik.
Pada akhirnya, transisi energi Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan sumber energi harus berjalan bersama perlindungan pekerja, penguatan ekonomi lokal, pemulihan lingkungan, dan pemerataan kesempatan. Dengan kepemimpinan transformatif serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat, transisi energi diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem energi yang lebih bersih, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
