![]() |
| Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Tahun 2026 (Sumber: Dok. Pribadi) |
MUHAMADQLI.COM - Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk berhimpun, mengembangkan kapasitas, memperjuangkan hak, serta meningkatkan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat.
Keberadaan organisasi seperti PERTUNI memiliki arti penting karena penyandang disabilitas netra masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, kesempatan kerja, fasilitas publik, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Melalui organisasi, para anggota memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, membangun solidaritas, memperoleh informasi, dan memperkuat posisi dalam memperjuangkan kesetaraan kesempatan. PERTUNI juga menjadi penghubung antara kebutuhan penyandang disabilitas netra dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat lainnya.
Dalam perkembangannya, PERTUNI tidak hanya berperan sebagai wadah berhimpun, tetapi juga berupaya mendorong pemberdayaan anggota melalui penguatan kelembagaan dan berbagai program peningkatan kapasitas.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERTUNI Tahun 2026, organisasi terus mengembangkan pendataan keanggotaan berbasis digital, penguatan ekonomi produktif, pemanfaatan aplikasi digital, serta peningkatan akses pendidikan dan keterampilan.
Hingga pelaksanaan Rakernas, jumlah anggota yang telah terdata mencapai sekitar 6.500 orang dan ditargetkan meningkat menjadi 8.000 orang pada 2026. Angka tersebut memperlihatkan pentingnya pengelolaan data organisasi sebagai dasar untuk memahami kebutuhan anggota dan merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
Struktur Organisasi dan Jaringan Kepengurusan PERTUNI
Sebagai organisasi yang memiliki anggota di berbagai wilayah Indonesia, PERTUNI menjalankan kegiatan melalui struktur kepengurusan di tingkat pusat dan daerah. Dalam Rakernas Tahun 2026, kegiatan diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari 21 provinsi, termasuk unsur pengurus pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengawas Daerah.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antartingkatan organisasi dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program kerja. Jaringan kepengurusan daerah juga memiliki peran strategis karena menjadi bagian yang berhubungan langsung dengan kondisi anggota di wilayah masing-masing. Melalui koordinasi yang baik, aspirasi dari daerah dapat disampaikan kepada pengurus pusat untuk menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan organisasi.
Penguatan jaringan organisasi menjadi salah satu kebutuhan penting agar pelayanan kepada anggota dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, ketersediaan fasilitas, dan tantangan yang berbeda dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas netra.
Oleh karena itu, pengurus daerah perlu memiliki kapasitas administrasi, komunikasi, dan pengelolaan program yang memadai. PERTUNI juga perlu memastikan informasi dari pengurus pusat dapat diteruskan hingga tingkat daerah dan anggota.
Hal ini menjadi penting karena dalam Rakernas 2026 masih disampaikan adanya kendala distribusi informasi program pemerintah dan keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah. Penguatan komunikasi organisasi dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi sekaligus memastikan anggota memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses program.
Pendataan Digital Anggota dan Pengembangan Kartu Penyandang Disabilitas
Salah satu program penting yang dikembangkan PERTUNI adalah penguatan pendataan keanggotaan berbasis digital. Hingga Rakernas Tahun 2026, organisasi telah mendata sekitar 6.500 anggota dengan target peningkatan menjadi 8.000 orang.
Pendataan tersebut tidak hanya berguna untuk mengetahui jumlah anggota, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, pekerjaan, pelatihan, serta pelayanan sosial. Data yang akurat memungkinkan organisasi menyusun program secara lebih terarah dan menyampaikan kondisi anggota kepada pemerintah berdasarkan informasi yang lebih terukur.
Selain itu, pengelolaan data yang baik dapat membantu memperkuat koordinasi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan anggota dalam menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan.
PERTUNI juga mendorong pengembangan Kartu Tanda Anggota (KTA) berbasis digital yang diharapkan dapat terintegrasi dengan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Integrasi tersebut dinilai penting untuk membantu memastikan keakuratan data sekaligus mempermudah anggota dalam mengakses pelayanan dan program pemerintah.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama bagi anggota yang belum memiliki telepon pintar atau belum terbiasa menggunakan layanan digital. Karena itu, digitalisasi perlu disertai pendampingan dan mekanisme pelayanan alternatif agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.
Dalam Rakernas 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mendorong PERTUNI untuk berperan aktif membantu pemutakhiran data penyandang disabilitas agar program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesempatan dan kualitas hidup penyandang disabilitas netra. Berdasarkan data internal PERTUNI yang disampaikan dalam Rakernas 2026, dari sekitar 6.500 anggota yang telah terdata, kurang lebih 18 persen merupakan lulusan sarjana.
Informasi tersebut menjadi perhatian organisasi dalam mendorong peningkatan akses pendidikan, beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dapat membantu penyandang disabilitas netra memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, serta membuka peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan sosial.
PERTUNI juga menyampaikan bahwa sejumlah pengurus pusat telah memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa, termasuk LPDP. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan akademik dan profesional.
Meski demikian, peningkatan akses pendidikan membutuhkan dukungan yang lebih luas, mulai dari fasilitas pembelajaran yang aksesibel, ketersediaan bahan ajar dalam format yang dapat digunakan penyandang disabilitas netra, hingga teknologi pendukung seperti pembaca layar.
Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama untuk memperluas kesempatan tersebut. Dengan akses pendidikan yang lebih inklusif, penyandang disabilitas netra memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi dalam pembangunan.
Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan UMKM Disabilitas Netra
Kemandirian ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. PERTUNI mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif agar anggota tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bekerja, berwirausaha, dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
Dalam Rakernas Tahun 2026, upaya pengembangan ekonomi tersebut terlihat melalui kehadiran pelaku UMKM yang menampilkan produk dan hasil karya penyandang disabilitas netra. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi usaha anggota sekaligus membuka peluang pemasaran dan kemitraan.
Partisipasi dalam kegiatan ekonomi juga dapat memperkuat rasa percaya diri dan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas netra mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk maupun memberikan layanan kepada masyarakat.
Pengembangan UMKM disabilitas netra membutuhkan dukungan yang tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengelolaan usaha, akses pasar, pemanfaatan teknologi, dan penguatan jaringan pemasaran.
Pemerintah dapat berperan melalui program pemberdayaan sosial ekonomi, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi akses terhadap program usaha produktif sesuai ketentuan yang berlaku. Dunia usaha dan masyarakat juga dapat berkontribusi dengan membuka kesempatan kemitraan serta memberikan ruang pemasaran bagi produk yang dihasilkan anggota PERTUNI.
Dengan dukungan yang berkelanjutan, kegiatan ekonomi produktif dapat berkembang menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas netra.
Tantangan Digitalisasi dan Akses Pelayanan Publik
Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi penyandang disabilitas netra untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, dan mengakses berbagai pelayanan publik. Aplikasi pembaca layar, perangkat lunak aksesibilitas, serta layanan digital yang dirancang secara inklusif dapat membantu mengurangi hambatan dalam aktivitas sehari-hari.
Namun, manfaat teknologi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota PERTUNI. Dalam Rakernas 2026, organisasi menyampaikan bahwa sebagian anggota masih memiliki keterbatasan perangkat telepon pintar, kemampuan menggunakan teknologi, dan akses terhadap informasi program pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan harus memperhatikan perbedaan kemampuan dan ketersediaan fasilitas di tengah masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi persoalan tersebut dengan mendorong gerakan kepedulian melalui konsep membantu anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat di lingkungan terdekat dalam melakukan pendataan serta mengakses layanan digital.
Anggota PERTUNI yang telah memiliki kemampuan teknologi diharapkan dapat membantu anggota lainnya agar tidak tertinggal. Pendekatan pendampingan sebaya ini dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas literasi digital sekaligus memperkuat solidaritas organisasi.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa layanan digital memiliki desain yang aksesibel dan tetap menyediakan alternatif bantuan bagi masyarakat yang belum dapat menggunakannya secara mandiri. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi sarana memperluas pelayanan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas.
Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas Netra
Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan program pemberdayaan. Dalam pembukaan Rakernas PERTUNI Tahun 2026, Menteri Sosial menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk melalui kebijakan konsesi yang memberikan akses lebih luas pada sembilan sektor.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan basis data penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutan Menteri Sosial, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencatat sekitar 14,85 juta penyandang disabilitas. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk memperkuat perencanaan dan ketepatan sasaran program pemerintah.
Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran dalam mendorong koordinasi pemerintahan daerah dan penguatan hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sesuai tugas dan kewenangannya. Pemerintah daerah juga memiliki posisi penting dalam memastikan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelayanan dan program di wilayah masing-masing.
PERTUNI dapat berkontribusi dengan menyampaikan aspirasi, membantu pemutakhiran data, mengidentifikasi hambatan pelayanan, serta menjembatani komunikasi antara anggota dan pemerintah. Kolaborasi tersebut perlu dibangun secara berkelanjutan agar program pendidikan, pelatihan, bantuan usaha produktif, dan pelayanan publik dapat menjangkau penyandang disabilitas netra secara lebih luas.
Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Disabilitas yang Inklusif Menuju Indonesia Emas 2045
Rakernas PERTUNI Tahun 2026 mengusung tema "Membangun Ekosistem Ekonomi Disabilitas Netra yang Inklusif, Adaptif, dan Berdaya Saing" sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi perlu memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas netra.
Ekosistem ekonomi yang inklusif membutuhkan akses pendidikan, pelatihan, pekerjaan, kewirausahaan, teknologi, dan pasar yang terbuka bagi semua orang. Penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.
Pada akhirnya, PERTUNI memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian dan kesetaraan penyandang disabilitas netra melalui penguatan organisasi, pendataan anggota, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi hak.
Tantangan berupa keterbatasan akses digital, biaya operasional organisasi, kesenjangan pendidikan, serta distribusi informasi masih memerlukan perhatian dan kerja sama berbagai pihak. Rakernas 2026 menjadi momentum untuk merumuskan langkah konkret dalam menjawab tantangan tersebut sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan dukungan yang tepat, penyandang disabilitas netra dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk belajar, bekerja, berwirausaha, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia yang inklusif.
